Perkuat Kesiapan Pemilu 2029, Bawaslu Pesisir Selatan Siapkan SDM Profesional lewat Kelas Baraja PSPP

*Perkuat Kesiapan Pemilu 2029, Bawaslu Pesisir Selatan Siapkan SDM Profesional lewat Kelas Baraja PSPP*

Painan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan—Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) jajaran sekretariatnya melalui program Kelas _Baraja_ Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP). Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapan jajaran dalam memberikan pelayanan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang profesional, efektif, dan efisien.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, di ruang kerjanya Kantor Bawaslu Pesisir Selatan, pada Senin (05/10).

Afriki mengungkapkan, program Kelas _Baraja_  juga merupakan langkah taktis sekaligus mitigasi terhadap potensi persoalan dalam penegakan hukum Pemilu, khususnya terkait sengketa proses. Menurutnya, terdapat sejumlah instrumen yang perlu menjadi perhatian, mulai dari regulasi, profesionalisme penyelenggara Pemilu, keterbukaan informasi bakal calon peserta Pemilu, hingga sosialisasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa.

“Dari sisi Bawaslu, kami berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada bakal calon peserta Pemilu maupun peserta Pemilu yang merasa dirugikan, baik oleh penyelenggara maupun (peserta) Pemilu lainnya. Oleh karena itu, kami memberikan pelatihan kepada jajaran sekretariat agar proses permohonan sengketa Pemilu nantinya dapat dilaksanakan secara profesional, efektif, dan efisien,” ujar Afriki.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Bambang Putra Niko, yang membidangi bagian tersebut menyampaikan Kelas _Barana_ PSPP kali ini merupakan pertemuan yang ketiga. Materi pembelajaran berfokus pada tata cara verifikasi dan registrasi permohonan sengketa proses Pemilu dengan pendalaman terhadap sejumlah formulir yang digunakan dalam tahapan tersebut.

Niko menjelaskan, materi yang dibahas meliputi formulir PSPP-04 tentang berita acara hasil verifikasi permohonan, PSPP-05 tentang berita acara hasil verifikasi perbaikan permohonan, PSPP-06 tentang pemberitahuan hasil registrasi permohonan, serta PSPP-07 tentang pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima.

Secara lebih terperinci, pembelajaran mencakup alur verifikasi kelengkapan dokumen permohonan, penyampaian hasil verifikasi, penyusunan berita acara hasil verifikasi permohonan, berita acara hasil verifikasi perbaikan permohonan, pemberitahuan registrasi permohonan, hingga pemberitahuan permohonan yang tidak dapat diterima.

Menurut Niko, proses pembelajaran yang dilaksanakan secara bertahap dan berbasis praktik diharapkan dapat membantu staf sekretariat memahami setiap tahapan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara sistematis. Dengan demikian, kesiapan SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dapat terus ditingkatkan.

Ia berharap, pada penyelenggaraan Pemilu 2029 mendatang, penguatan kapasitas tersebut dapat mendukung penegakan hukum Pemilu, baik dalam penyelesaian sengketa proses maupun penanganan pelanggaran Pemilu, sehingga mampu mewujudkan keadilan bagi peserta pemilu dan memberikan dampak positif bagi iklim demokrasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

“Melalui Kelas _Baraja_, kami harap jajaran sekretariat semakin siap mendukung proses penyelesaian sengketa secara tertib, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini demi terwujudnya keadilan Pemilu dan demokrasi yang bermartabat,” tutup Niko.