Bawaslu Pesisir Selatan Perkuat Tata Kelola BMN yang Transparan dan Akuntabel
|
Painan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan —Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya mewujudkan pengelolaan dan penataan Barang Milik Negara (BMN) yang transparan dan akuntabel melalui Rapat Dalam Kantor (RDK) yang digelar di aula Kantor tersebut, Rabu (3/6/2026).
Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Syafrizal, dalam sambutannya menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi jajaran sekretariat dalam pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Syafrizal, pengelolaan BMN yang tertib administrasi dan akuntabel menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Ia berharap seluruh pengelola BMN dapat meningkatkan ketelitian dalam proses pencatatan, pemanfaatan, hingga pelaporan aset negara yang berada di lingkungan Bawaslu Pesisir Selatan.
“Pengelolaan BMN yang baik tidak hanya menjadi kewajiban administrasi, tapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran harus memahami mekanisme pengelolaan BMN secara komprehensif,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Pesisir Selatan, Rinaldi, yang bertindak sebagai narasumber menjelaskan bahwa proses inventarisasi dan pengelolaan BMN di lingkungan Bawaslu Pesisir Selatan telah memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) guna mendukung tertib administrasi aset.
Rinaldi memaparkan berdasarkan hasil inventarisasi terbaru, Bawaslu Pesisir Selatan memiliki BMN sebanyak 128 unit yang terdiri atas 120 unit dalam kondisi baik, 4 unit (kondisi rusak ringan), dan 4 unit (kondisi rusak berat).
Rinaldi juga menegaskan data kondisi BMN menjadi dasar dalam perencanaan pemeliharaan, penghapusan, maupun pengadaan barang pada masa mendatang sehingga pengelolaan aset negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
"Melalui kegiatan ini, berharap seluruh pengelola BMN dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman terkait tata kelola aset negara, sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang profesional, transparan, dan akuntabel," tutup Rinaldi.
