Bawaslu Pesisir Selatan Gelar Pelatihan Teknis Pengisian Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran
|
Painan – Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan Pelatihan Penanganan Pelanggaran Edisi II Pertemuan 9 pada Kamis, 1 Oktober 2026, pukul 09.30 WIB di Lantai 3 Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Pertemuan kesembilan ini mengangkat tema Pelatihan Teknis Pengisian Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran.
Pelatihan diikuti oleh delapan peserta inti dari tiga subbagian: empat staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, dua staf Subbagian Pengawasan, dan dua staf Subbagian Hukum, Humas, dan Data Informasi. Kesempatan mengikuti pelatihan juga dibuka bagi staf Sekretariat lainnya, dengan syarat tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing.
Kegiatan ini difokuskan pada praktik pengisian Formulir Kajian yang berkaitan dengan laporan dugaan tindak pidana pemilu. Pelatihan ini bertujuan agar peserta mampu mengisi Formulir Kajian sesuai dengan Perbawaslu dan Petunjuk Teknis (Juknis) Penanganan Pelanggaran, khususnya untuk laporan atau temuan yang mengarah pada dugaan tindak pidana pemilu. Peserta juga dilatih menyusun analisis kajian berdasarkan hasil klarifikasi guna menentukan apakah suatu laporan atau temuan memenuhi unsur tindak pidana pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lebih lanjut, peserta diharapkan mampu merumuskan kesimpulan dan rekomendasi dalam kajian, termasuk menentukan status laporan atau temuan untuk diteruskan
Pertemuan 9 melanjutkan rangkaian pelatihan setelah pada Pertemuan 8 peserta mempraktikkan simulasi klarifikasi terhadap Saksi dan Terlapor beserta penyelesaian administrasinya. Hasil klarifikasi tersebut menjadi bahan utama dalam penyusunan kajian, sehingga ketepatan pengisian Formulir Kajian menjadi penentu kualitas rekomendasi tindak lanjut atas laporan atau temuan dugaan pelanggaran.
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperkuat kompetensi teknis staf Sekretariat dalam mendukung tugas penanganan pelanggaran pemilu secara akurat dan sesuai prosedur.
