Bawaslu Pesisir Selatan Awasi Tindak Lanjut Rekomendasi Dua Pelanggaran Pilkada 2024
|
Painan – Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mengawasi tindak lanjut rekomendasi atas dua laporan pelanggaran yang ditangani pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Koordinasi dilakukan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Rabu, 21 Oktober 2026, dan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesisir Selatan pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Pada Pilkada 2024, Bawaslu Pesisir Selatan memproses dua laporan yang masuk kategori dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Laporan pertama, nomor register 01/Reg/LP/PB/Kab/03.15/X/2024, mengenai dugaan pelanggaran kode etik pegawai Kementerian Sosial. Bawaslu merekomendasikan penanganannya kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan pada 2024. Laporan kedua, nomor register 04/Reg/LP/PB/Kab/03.15/XI/2024, mengenai dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Rekomendasinya diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI pada 2024.
Pengawasan ini dilakukan berdasarkan Pasal 38 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Pasal tersebut menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran.
Tim yang berkoordinasi terdiri atas Syauqi Fuadi (Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan), Rinaldi (Kepala Sekretariat), Sindi Syahmita (Kasubag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), serta Eldo Satria Parma dan Rolan Akbar (staf Sekretariat).
