Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Kembali Gelar Konsolidasi Pengawasan

Painan - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan kembali menggelar Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas Pemilu tingkat Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan. 

Kegiatan konsolidasi sendiri diadakan di Hotel Saga Murni, Sago, pada Senin (5/12), dan dibuka secara resmi oleh Erman Wadison, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. 

"Tentu sebagai pengawas Pemilu, Bawaslu berbagai tingkatan memiliki tugas memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," kata Erman saat memberikan sambutannya di hadapan para peserta konsolidasi. 

Erman menambahkan, kini tata kerja dan pola hubungan pengawas Pemilu mengalami perubahan seiring dengan keluarnya Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022. 

"Bila sebelumnya ada Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, kini berubah menjadi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat," ujarnya. 

Samaratul Fuad, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Wilayah Sumatera Barat, selaku pemateri pada sesi pertama kegiatan memaparkan materi mengenai penanganan pelanggaraan Pemilu pada tahapan Pemilu 2024. 

Lebih jauh, Samaratul menyampaikan, dalam hal penanganan temuan, dapat berasal dari hasil pengawasan dan hasil penelusuran informasi awal. Informasi awal nantinya dapat berasal dari informasi lisan, tulisan, maupun dugaan pelanggaran Pemilu yang berasal dari laporan yang dicabut pelapor. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat periode 2017-2022 Surya Efitrimen, pada kegiatan konsolidasi sesi kedua turut menyampaikan, pengawasan Pemilu secara formal dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, hingga pengawas TPS. Adapun secara khusus, pada hakekatnya dilakukan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. 

"Pengawasan melekat seperti verifikasi faktual perbaikan lapangan umpamanya, bila KPU lupa tidak membawa formulir verifikasi, silakan ditanyakan langsung. Masyarakat juga bisa melakukannya secara langsung," ujar Efitrimen yang juga menjabat sebagai Anggota Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Provinsi Sumatera Barat. 

Sebagai informasi, kegiatan konsolidasi pengawasan tahapan Pemilu tahun 2024 diikuti oleh seluruh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat dan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Se-Kabupaten Pesisir Selatan serta Polres Pesisir Selatan. 

Editor: Riyan Alghi Fermana
Fotografer: Nini Aswati